Progres RUU PDP, Data Orientasi Seksual Tidak Diatur

Progres RUU PDP, Data Orientasi Seksual Tidak Diatur

Jakarta, Selular.ID – Komisi I DPR RI kembali membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pembahasan meliputi jenis-jenis data pribadi dan klasifikasinya yaitu data umum dan data khusus.

Dalam pembahasan tersebut, frassi DPR RI sepenuhnya sepakat bahwa data orientasi seksual tidak diatur dalam RUU PDP. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Panja RUU PDP yang dihadiri anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa secara spesifik bukan berarti tidak bisa digunakan.

“Namun penggunaannya harus hati-hati, pihak atau lembaga yang berhak memproses ini harus mendapat perhatian yang tepat atau ada ancaman sehingga harus ekstra hati-hati,” kata Kharis.

Baca juga: Kominfo: RUU PDP Usulkan Atur Batasan Usia Anak untuk & # 39; Bermain & # 39; Medsos

Pasal 3 RUU PDP menyebutkan ada dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi umum dan data khusus. “Data umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama. Sedangkan data spesifik terkait dengan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, orientasi seksual, data keuangan dan data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Kharis selaku Ketua RUU Panja PDP menanyakan pendapat masing-masing fraksi terkait substansi DIM. Salah satunya DIM Nomor 35 dengan substansi data orientasi seksual yang dikategorikan dalam data pribadi tertentu, perlu diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding berpendapat bahwa aturan terkait orientasi seksual dalam RUU PDP belum mendesak, sebaliknya jika dimasukkan dalam undang-undang dikhawatirkan akan menjadi polemik di masyarakat, karena ditengarai akan menampung LGBT (kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender). ).

Baca juga: Amanat RUU PDP: Fintech Wajib Lapor Jika Ada Kebocoran Data

Baca:  Render Resmi Smartphone Realme X7 Series Muncul Mengungkap Desain yang Menggoda

“Prinsipnya undang-undang harus mengatur segala hal yang perlu kita antisipasi ke depan, tapi tradisi ini (menanyakan tentang orientasi seksual) tidak terlalu kuat, jadi tidak kita masukkan ke dalam undang-undang. Kalau memang perlu diatur. , lalu ada di peraturan pemerintah. Menurut saya, ini juga tidak mendesak bagi Indonesia, ”analisis politikus F-PKB itu.

Kharis menilai terlalu jauh jika substansi orientasi seksual diatur dalam undang-undang. “Saya melihat pandangan yang sama dengan Pak Karding, ini belum mendesak, apalagi di DIM nomor 27 gender sudah diatur,” jelas politisi F-PKS itu.

Sementara Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, PKS dan PPP sepakat untuk menghapus data orientasi seksual sehingga tidak perlu diatur atau dihapus dalam penyusunan DIM RUU PDP. “Jadi untuk DIM Nomor 35 dihapus,” kata Kharis.

Pasca Progres RUU PDP, Data Orientasi Seksual Tidak Diatur muncul pertama kali di Selular.ID.